19 hasil untuk "Andrizal"
Menampilkan 1–19 · 0,30 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sesuai harapan. Dalam kenyataannya pelaksanaan demonstrasi dapat berujung menjadi anarkis dan tidak terkendali, meskipun telah aturan yang tegas. Artikel ini…
-
Artikel Jurnal
Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tujuan penelitian ini untuk: Pertama, menjelaskan penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? Kedua, menjelaskan hambatan penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru? Ketiga…
-
Artikel Jurnal
Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
penegakan hukum terhadap delik penodaan agama menunjukkan penegakan hukum selalu mengedepankan law enforcement. Di sisi lain kepastian hukum dari segi legal substance dalm sistem hukum di Indonesia membuat celah potensi konflik bila permasalahan penistaan agama tidak diantisipasi melalui diskresi…
Dari koleksi institusi
- DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI…Andrizal, Andrizal · 2018 · Artikel Jurnal
- Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016Andrizal, Andrizal · 2018 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi…
-
Artikel Jurnal
INTEGRASI PEMILIH BERINTEGRITAS NEGARA KUAT PADA LINGKUP MASYARAKAT LUBUK TILAN DAYUN KABUPATEN SIAK
Direct General Election by the public is a transfer of power and power competition, and a means of democracy in the embodiment of people's sovereignty in order to produce leaders as mandated in the Law. However, elections tend to be interpreted as a five-year procedural democracy that does not have…
-
Artikel Jurnal
Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
Penelitian ini telah dilaksanakan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Masalah yang dibahas meliputi pelaksanaan pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi…
-
Artikel Jurnal
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK
This community service activity was carried out by the Lecturer Team of the Faculty of Law at Lancang Kuning University in the Hall of the District Office of Mempura District, Siak Regency. The purpose of this activity is for public service providers to understand their rights and obligations under…
-
Artikel Jurnal
Implementasi Kewajiban PT Pos Indonesia Cabang Pekanbaru Menjaga Keselamatan Kiriman Barang Ke Tempat Tujuan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Implementasi Kewajiban PT Pos Indonesia Cabang Pekanbaru Menjaga Keselamatan Kiriman Barang Ke Tempat Tujuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos? Kedua, Apakah yang menjadi Faktor Hambatan dalam Implementasi…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN PEMILIK LAUNDRY DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan laundry dikenal sebagai kegiatan binatu atau pencucian dengan air terhadap tekstil dalam arti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media utama air, chemichal, dan mesin cuci. konsumen pengguna jasa laundry masih mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha…
-
Artikel Jurnal
Politik Hukum Dan Transformasi Wahyu Ke Legislasi Di Indonesia
As a heterogeneous nation, the existence of Islamic law actually poses a threat to the integration of the unitary state of Indonesia. This has become an interesting phenomenon and has not failed to find common ground even in other Muslim countries. For this reason, this paper describes the process…
-
Artikel Jurnal
Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam
The discovery of Islamic law is also known as the Al-Bayan law discovery method which includes efforts to understand the sources of legal guidance or tasyri', namely the Qur'an and As-Sunnah. These two main sources are references in establishing law. As the main source in legal development, it must…
-
Artikel Jurnal
Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
This study aims to explain the characteristics of government policies in Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. The results showed that. The role of the camat in the fostering and…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEGISLASI DPD DAN KONSEKUENSI RUU PEMEKARAN DAERAH
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pascareformasi, dengan mandat melaksanakan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Namun, kewenangan legislasi DPD terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan…
-
Artikel Jurnal
Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor R24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kebupaten Rokan Hilir
Bencana merupakan suatu ancaman yang sifatnya tidak terduga, merugikan dan sulit dihindari. Salah satunya yaitu permasalahan bencana abrasi yang terjadi di Sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN PENERTIBAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN TOBEK GODANG KECAMATAN BINAWIDYA
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban eksploitasi anak,apa saja hambatan dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak,dan apa saja upaya dilakukan dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak Tujuan penelitian iniadalahUntuk menganalisis pelaksanaan penertiban…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Kota Dumai Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemda bertanggung jawab melaksanakan pembangaunan pemuda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Penulis juga melakukan interview langsung dengan stake holder bahwa pembangunan kepemudaan…
-
Artikel Jurnal
Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
Penelitian ini mengkaji dua isu utama yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Pertama, analisis yuridis terhadap Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim. Kedua, evaluasi yuridis terkait…
-
Artikel Jurnal
Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Kulim
The partner problem is that many administrators of Community Empowerment Institutions in the Kulim sub-district do not yet know and understand the prohibition of concurrent positions for the management of Community Empowerment Institutions based on Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of…
-
Artikel Jurnal
Literasi Larangan Membakar Hutan Dan Lahan Bagi Masyarakat Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir: Literacy on the Prohibition of Burning Forests and Land for the Community of Sungai Dua Indah Village, Rambah Hilir District
The problems faced by the partners, namely the people of Sungai Dua Indah Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, are related to the habit of clearing agricultural land through burning land for planting rice, rubber, oil palm, and other crops. The practice, known as "memorun", has been…