12 hasil untuk "Azmi Fendri"
Menampilkan 1–12 · 0,65 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud…
-
Artikel Jurnal
PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau…
-
Artikel Jurnal
Tanggung Jawab Organisasi Notaris Terhadap Pelaksanaan Magang Calon Notaris Di Kota Padang
According to Article 3 letter f of Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary Position a Notary candidate should take apprenticeship 24 consecutive months before allowed to practice as a notary. The problem is how the obligation conducted and how is the…
Dari koleksi institusi
- Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumJuanda Sari, Vinsa; Ismansyah dkk. · 2025 · Artikel Jurnal
- Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS Melalui Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan ASNHanindiaz, Nabila; Azmi Fendri dkk. · 2026 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
Implikasi Peralihan Hak Atas Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Alih Fungsi Tanah di Kota Payakumbuh
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peralihan hak atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap alih fungsi tanah di Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum agraria. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan…
-
Artikel Jurnal Teks lengkap
Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Article 37 paragraph (1) PP No. 24 of 1997 concerning land registration, explains that the transfer of land rights can be carried out by transferring rights such as sale and purchase, exchange, gift, auction, inheritance, transfer of rights due to merger or consolidation and other transfers of…
Juga tersedia di: DOAJ
-
Artikel Jurnal
Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan
Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. Izin…
-
Artikel Jurnal
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG
Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan…
-
Artikel Jurnal
Pemberhentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatanya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Tanah Fisik Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan
Perubahan sertipikat tanah fisik menjadi sertipikat elektronik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan…
-
Artikel Jurnal
Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan fokus pada Putusan Nomor 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG. Studi ini menganalisis kasus Eli…
-
Artikel Jurnal
Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS Melalui Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan ASN
Sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari sengketa kepegawaian yang dapat timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat berwenang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, salah…