6 hasil untuk "Bahrun Azmi"
Menampilkan 1–6 · 0,29 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri…
-
Artikel Jurnal
Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis
This article aims to analyze the position of the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) in the settlement of medical disputes. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. Medical disputes due to alleged violations of medical…
-
Artikel Jurnal
Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif
Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah…
Dari koleksi institusi
- Peningkatan Pemahaman Profesi Tenaga Medis Dalam Melayani Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan…Bahrun Azmi; Andrizal dkk. · 2014 · UNILAK
- Peran Dan Tanggung Jawab Saksi Pengenal Dalam Pembuatan Akta Notariil Oleh Notaris Di Kota PekanbaruBahrun Azmi; Irwan Harahap · 2008 · UNILAK
- PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)Adevis; Eddy Asnawi dkk. · 2023 · Artikel Jurnal
- IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP BANGUNAN MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR…Laurensius Tampubolon; Eddy Asnawi dkk. · 2023 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Good Governance dan Teori Otonomi Daerah…
-
Artikel Jurnal
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP BANGUNAN MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH
Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah…
-
Artikel Jurnal
Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online dan untuk menganalisis Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Judi Online. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan…