12 hasil untuk "EDDY ASNAWI"
Menampilkan 1–12 · 1,10 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan pembayaran retribusi pasar tradisional Rumbai sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pekanbaru.
Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 masih belum berjalan optimal. Banyak kios yang belum terisi, dan sejumlah pedagang tidak membayar retribusi karena faktor ekonomi yang tidak stabil, minimnya…
-
Artikel Jurnal
EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2020 DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan, meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penegakan hukum terhadap aktivitas ini masih menemui…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Good Governance dan Teori Otonomi Daerah…
Dari koleksi institusi
- Pelaksanaan retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai…EDDY ASNAWI · 2014 · UNILAK
- Eksistensi otonomi desa yang tepat di tengah keragaman adat, budaya dan geografisEDDY ASNAWI · 2013 · UNILAK
- Pelaksanaan pembayaran retribusi pasar tradisional Rumbai sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pekanbaru.Yuna; Eddy Asnawi dkk. · 2025 · Artikel Jurnal
- EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2020 DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGIYurdaningsih; Eddy Asnawi dkk. · 2025 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
Penelitian ini telah dilaksanakan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Masalah yang dibahas meliputi pelaksanaan pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi…
-
Artikel Jurnal
Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
Penelitian ini mengkaji dua isu utama yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Pertama, analisis yuridis terhadap Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim. Kedua, evaluasi yuridis terkait…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN: TINJAUAN KASUS BANGKINANG
Konflik agraria di Indonesia kerap kali berakhir pada putusan pengadilan, namun tidak semua putusan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu kasus penting terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang meskipun…
-
Artikel Jurnal
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP BANGUNAN MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH
Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah…
-
Artikel Jurnal
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pelaku pelanggar ketentuan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; serta merumuskan faktor penghambat dan upaya mengatasi…
-
Artikel Jurnal
PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU
Adapun yang menjadi persoalan dan tujuan dalam skripsi ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui apakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Pekanbaru telah dilaksanakan dengan…
-
Artikel Jurnal
Improving The Understanding Of Riau Province Poltekkes Students' Understanding Of Health Legal Aspects: Pemahaman Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan
This community service activity was carried out by the Lancang Kuning University Postgraduate School Lecturer Team in the Riau Province Ministry of Health Polytechnic Meeting Room. The aim of this activity is for students to understand the legal aspects of health and understand the legal…
-
Artikel Jurnal
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya
Bangunan Liar merupakan masalah yang terus terjadi di setiap sudut Kota Pekanbaru,terutama pada Kecamatan Binawidya,Pemerintah telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai dasar untuk menertibkan bangunan liar yang…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS KEWENANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MINERBA
Konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini menarik kewenangan pemberian IUP sepenuhnya ke pemerintah pusat, yang…