19 hasil untuk "Epi Syahadat"
Menampilkan 1–19 · 0,34 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat 50-60 juta m³ per tahun, di mana sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih di pasok dari hutan alam. Sedangkan kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan…
-
Artikel Jurnal
Analisa Strategi Pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) Untuk Pengembangan Pariwisata Alam Di Kawasan Hutan.
Pengembangan pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional, selain daripada itu pengembangan pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia dalam mendukung…
-
Artikel Jurnal
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATAWAN DI TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO (TNGP)
Taman Nasional Gede Pangrango memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), seperti keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora, fauna, maupun ekosistemnya termasuk keindahan panorama alamnya. Jumlah kunjungan ke Taman Nasional Gede Pangrango dapat dipengaruhi oleh faktor…
-
Artikel Jurnal
KAJIAN PEDOMAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT SEBAGAI DASAR ACUAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT
Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan pelaksanaannya oleh petugas atau oleh instansi di daerah asal dan tujuan peredaran kayu masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Kajian penatausahaan hasil hutan pada…
-
Artikel Jurnal
STAKEHOLDER ANALISIS DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN
Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinmya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga…
-
Artikel Jurnal
Analisis Kebijakan Penyediaan Lahan Hutan Tanaman Industri (Policy Analysis on Providing Land for Industrial Forest Plantation)
Analisis kebijakan penyediaan lahan HTI adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan aspek legalitas lahan kepada pemegang ijin IUPHHK-HT untuk mengelola suatu kawasan hutan…
-
Artikel Jurnal
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah daerah provinsi…
-
Artikel Jurnal
Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Penataan ruang dilandaskan atas wawasan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Penataan ruang terbagi menjadi pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang…
-
Artikel Jurnal
KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih…
-
Artikel Jurnal
Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
Penatausahaan kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Tujuan kajian kebijakan penatausahaan kayu rakyat ini adalah menggali pengertian, substansi, perbedaan aturan main dan efektivitas…
-
Artikel Jurnal
KAJIAN PADUSERASI TATA RUANG DAERAH (TRD) DENGAN TATA GUNA HUTAN (TGH)
Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana…
-
Artikel Jurnal
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT
Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya…
-
Artikel Jurnal
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT
Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya…
-
Artikel Jurnal
POLA TATA HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang…
-
Artikel Jurnal
THE EVALUATION OF THE ESTABLISHEMENT OF INTEGRATED LICENSING OFFICE FOR GIVING WOOD PRIMARY INDUSTRY PERMIT
Establishing Integrated Licensing Office (ILO) aims to improve services by means of fast, easy, cheap, transparent and accountable. However, complains persist from the permit applicants, the licensing arrangements are still too bureaucratic, time consuming, and costly. The objectives of the study…
-
Artikel Jurnal
POLICY SYNCHRONIZATION IN MINING LICENSES IN FOREST AREAS
The management of licensing system, especially mining permits, is complex because of the inter-sectoral legal linkages. Legislation has been regulated in such a way that certained procedures must be passed by permit applicants to obtain izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) and izin usaha…
-
Artikel Jurnal
STRATEGY REVIEW OF REGIONAL SPATIAL PLANNING ON FOREST AREA
Spatial planning that only prioritizes economic interests has serious environmental impacts. The aims of this paper are: 1) Reviewing spatial planning policy based on spatial plans, 2) Identifying problems of spatial arrangement of forest area, and 3) Finding strategy for solving spatial settlement…
-
Artikel Jurnal
PERSEPSI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN LANSKAP HUTAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TULANG BAWANG
Pengelolaan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan yang lebih berorientasi secara sektoral. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan kesepahaman persepsi berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal…
-
Artikel Jurnal
APLIKASI STUDI DIAGNOSTIK BINA DESA HUTAN (BDH)
Pemerintah selalu menekankan pentingnya kelestarian hutan dengan segala fungsinya dan sekaligus bertekad untuk selalu memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Komitmen ini tercermin dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang antara…