19 hasil untuk "Robert"
Menampilkan 1–19 · 0,50 detik · RSS
-
Artikel Jurnal
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dari pemerintah sangatlah Urgent. Ketua BPD Desa Batang Kulim meminta pada tim pengabdian, supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui tentabng adanya…
-
Artikel Jurnal
Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau
Tujuan penelitian ini: Pertama, menjelaskan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Kedua, menjelaskan upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi pendekatannya empiris dengan cara menelaah perumusan masalah…
Dari koleksi institusi
- A short history of english literatureRobert Barnard · 1984 · UNILAK
- Sosiologi sastraRobert Escarpit · 2005 · UNILAK
- PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16…Yetti, Yetti; Robert Libra · 2018 · Artikel Jurnal
- Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di RiauLibra, Robert; Arifalina, Wilda · 2018 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
Kewajiban Pengusaha Terhadap Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Riau Yang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitor cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur…
-
Artikel Jurnal
PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSONALIA PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU: PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
The need for understanding the existence of Industrial Relations Dispute Resolution (PPHI) based on Law Number 2 of 2004 concerning PPHI is very urgent in the company. There are a lot of workers and company personnel who do not / do not know about the existence of this regulation, if there are…
-
Artikel Jurnal
PEMBUATAN BIO PELUMAS DARI OLEIN DENGAN REAKSI PEMBENTUKAN TRI ESTER MENGGUNAKAN KATALIS ASAM SULFAT: PRODUCTION OF BIO LUBRICANTS FROM OLEIN WITH TRI ESTER FORMATION REACTION USING SULFURIC ACID CATALYST
Dalam hal pencemaran terus meningkat karena beberapa faktor yaitu meningkatnya penggunaan pelumas yang mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan setelah digunakan. Limbah pelumas tergolong non-degradable dan adanya limbah beracun yang tidak dimanfaatkan setelah penggunaan pelumas…
-
Artikel Jurnal
IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN SENJATA API OLAHRAGA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 1/2022
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan senjata api non-organik oleh masyarakat sipil untuk kepentingan olahraga. Namun, dalam implementasinya, khususnya di Provinsi Riau, ditemukan berbagai permasalahan terkait perpanjangan izin…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN DUALISME SERIKAT PEKERJA LUAR PERUSAHAAN SIAK
Konflik dualisme kepengurusan dalam serikat pekerja luar perusahaan di Kabupaten Siak mencerminkan lemahnya struktur hukum ketenagakerjaan dalam merespons persoalan internal organisasi buruh. Studi ini menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian yang selama ini ditempuh belum mampu memberikan…
-
Artikel Jurnal
Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia
Peimiilu meirupakan sarana bagii masyarakat untuk meimiiliih peimiimpiin yang akan meingatur keihiidupan meireika seilama kurun waktu teirteintu. Proseis iinii meirupakan suatu karakteiriistiik dalam neigara deimokrasii yaknii seiorang peimiimpiin diipiiliih seicara langsung oleih rakyatnya bukan…
-
Artikel Jurnal
Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Abstract Analysis of the situation of community service is the need for prevention and control of acts of violence within educational units, which is very urgent. Muhammadiyah Vocational School 2 Pekanbaru needs this understanding because the number of crimes against children is quite high. The…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021
Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya di Provinsi Riau mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan harga dan kepastian hukum dalam transaksi antara pekebun dan perusahaan…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN: TINJAUAN KASUS BANGKINANG
Konflik agraria di Indonesia kerap kali berakhir pada putusan pengadilan, namun tidak semua putusan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu kasus penting terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang meskipun…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS HAMBATAN DAN PENANGANAN PAJAK KENDARAAN DINAS DI ROKAN HILIR
Pajak kendaraan dinas merupakan komponen strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realitas implementasinya di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah penanganan dalam…
-
Artikel Jurnal
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAPORKAN PEMBUKAAN LOWONGAN PEKERJAAN DI PEKANBARU
Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya kepatuhan perusahaan di Kota Pekanbaru dalam melaporkan pembukaan lowongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. Kewajiban pelaporan tersebut sejatinya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi…
-
Artikel Jurnal
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar
The village government needs an understanding of the standards set by the government concerning Technical Guidelines for Village Regulations. Based on the results of initial interviews with the head of Tarai Bangun Village, it was found that the village had never issued village regulations…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Kendala dan Upaya dalam mengatasi Kendala…
-
Artikel Jurnal
Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau dengan Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021
Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024…
-
Artikel Jurnal
STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI KEPENTINGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN RAKYAT MELALUI HAK ANGKET DI DPR RI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kualifikasi kepentingan dalam penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat. Isu ini penting karena hak angket kerap digunakan dalam…