12 hasil untuk "Robert Libra"
Menampilkan 1–12 · 0,54 detik · RSS
-
Artikel Jurnal Teks lengkap
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dari pemerintah sangatlah Urgent. Ketua BPD Desa Batang Kulim meminta pada tim pengabdian, supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui tentabng adanya…
Juga tersedia di: Repositori Institusi, Jurnal OJS
-
Artikel Jurnal
PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSONALIA PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU: PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
The need for understanding the existence of Industrial Relations Dispute Resolution (PPHI) based on Law Number 2 of 2004 concerning PPHI is very urgent in the company. There are a lot of workers and company personnel who do not / do not know about the existence of this regulation, if there are…
-
Artikel Jurnal
IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN SENJATA API OLAHRAGA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 1/2022
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan senjata api non-organik oleh masyarakat sipil untuk kepentingan olahraga. Namun, dalam implementasinya, khususnya di Provinsi Riau, ditemukan berbagai permasalahan terkait perpanjangan izin…
Dari koleksi institusi
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16…Yetti, Yetti; Robert Libra, Robert · 2018 · Artikel Jurnal
- PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16…Yetti, Yetti; Robert Libra · 2018 · Artikel Jurnal
-
Artikel Jurnal
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN DUALISME SERIKAT PEKERJA LUAR PERUSAHAAN SIAK
Konflik dualisme kepengurusan dalam serikat pekerja luar perusahaan di Kabupaten Siak mencerminkan lemahnya struktur hukum ketenagakerjaan dalam merespons persoalan internal organisasi buruh. Studi ini menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian yang selama ini ditempuh belum mampu memberikan…
-
Artikel Jurnal
Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia
Peimiilu meirupakan sarana bagii masyarakat untuk meimiiliih peimiimpiin yang akan meingatur keihiidupan meireika seilama kurun waktu teirteintu. Proseis iinii meirupakan suatu karakteiriistiik dalam neigara deimokrasii yaknii seiorang peimiimpiin diipiiliih seicara langsung oleih rakyatnya bukan…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021
Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya di Provinsi Riau mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan harga dan kepastian hukum dalam transaksi antara pekebun dan perusahaan…
-
Artikel Jurnal
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN: TINJAUAN KASUS BANGKINANG
Konflik agraria di Indonesia kerap kali berakhir pada putusan pengadilan, namun tidak semua putusan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu kasus penting terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang meskipun…
-
Artikel Jurnal
ANALISIS HAMBATAN DAN PENANGANAN PAJAK KENDARAAN DINAS DI ROKAN HILIR
Pajak kendaraan dinas merupakan komponen strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realitas implementasinya di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah penanganan dalam…
-
Artikel Jurnal
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAPORKAN PEMBUKAAN LOWONGAN PEKERJAAN DI PEKANBARU
Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya kepatuhan perusahaan di Kota Pekanbaru dalam melaporkan pembukaan lowongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. Kewajiban pelaporan tersebut sejatinya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi…
-
Artikel Jurnal
STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI KEPENTINGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN RAKYAT MELALUI HAK ANGKET DI DPR RI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kualifikasi kepentingan dalam penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat. Isu ini penting karena hak angket kerap digunakan dalam…