23 results for "Yoserwan ."
Showing 1–20 · 0.12 seconds · RSS
-
Journal Article
Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak
In the consideration of Law No. 23 of 2003 regarding Child Protection, it is stipulated that a child is bud, potential and young generation who will become the successor for aspiration of nation struggling and hold strategic value in securing the existence of this nation in the future. That why…
-
Journal Article
Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi keuangan negara. Melalui reformasi perpajakan, Indonesia melakukan pembaruan hukum pajak yang diperkuat dengan sanksi administratif dan pidana. Untuk mengoptimalkan pemasukan keuangan negara melalui pajak, penyelesaian pelanggaran hukum pajak lebih…
-
Journal Article
Corporate Criminal Liability in Tax Crime: an Effort to Optimize State Revenue from The Tax Sector
Tax crimes can be committed by taxpayers which include individuals as personal taxpayers and corporate taxpayers as taxable companies. The problem in the enforcement of tax criminal law is the unclear rules regarding corporate criminal liability in tax crimes. This article aims at discussing…
From your institution’s collections
- Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara…Khainisa, Khalsum; Yoserwan et al. · 2026 · Journal Article
- Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum PositifSilvia Ningsih, Eva; Yoserwan et al. · 2026 · Journal Article
-
Journal Article
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to economic crime is not consistent, synchronized and…
-
Journal Article
PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan memegang peranan penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakatat. Pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian tersebut merupakan pra-kondisi tercapainya tujuan nasional. Secara khusus tugas dan wewenang kepolisian adalah…
-
Journal Article
Implications of Adat Criminal Law incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or weakening?
Criminal Law Reform in Indonesia to replace colonial criminal law has accommodated Adat (Customary) Criminal Law in the NCC. However, the incorporation of Adat Criminal Law has raised some criticism and questions because it could endanger the existence of Adat Criminal Law itself. This paper…
-
Journal Article
Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat
The illegal circulation and drug abuse crime are one of the crimes that endangers to the life of the nation and state. The National Narcotics Agency (BNN) report an increase in drug abuse victims and its prevalence. This condition requires an effort to overcome both through the penal and non-penal…
-
Journal Article
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana E-Commerce (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
The crime of fraud is increasingly developing following the development of the times and technological advances. The legal regulations made to anticipate crimes in this case do not reduce the crime. One of them is the crime of e-commerce fraud which is growing rapidly in society. This can be proven…
Also available at: DOAJ
-
Journal Article
EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam…
-
Journal Article
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah…
-
Journal Article
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang…
-
Journal Article
Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Terhadapa Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika ( Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)
Narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain sensation, and cause dependence. Law enforcement against narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning…
-
Journal Article
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia
Both Indonesia and countries that guide the establishment of crypto asset regulations such as America, Singgapura, and Japan, also face challenges related to their aspects and systems. With these aspects and systems, it will continue to complicate criminal liability for perpetrators who commit…
-
Journal Article
Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparatur Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi
Secondary function of criminal law indicates that criminal law will only be needed if other legal norms cannot protect the society. However, the reality shows that more criminal laws enacted and more criminal sanction are applied, especially in Economic Criminal Law. That phenomenon may lead to…
-
Journal Article
Pembekalan Program Anti Korupsi Kepada Penerima Dana Gempa di Kenagarian Pakandangan, Kabupaten Padang Parimaan
Corruption has penetrated into all aspects of people’s life in Indonesia as nation and state, as well as to the communities in rural areas. Corruption occurs in all fields, such as politics, education, religion, and social affairs, including in the distribution of earthquake relief fund in West…
-
Journal Article
Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris
Pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dalam proses penyidikan sering kali menghadapi kendala administratif, terutama ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan surat balasan atas permohonan persetujuan penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penyidik dan upaya…
-
Journal Article
Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang
Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap…
-
Journal Article Full text
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis…
-
Journal Article
Kebijakan Kejaksaan Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi Yang Telah Habis
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum yang dapat diterapkan oleh jaksa dalam mengeksekusi aset terpidana korupsi yang telah habis untuk meminimalisir kerugian negara berdasarkan perspektif ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang terdiri…