Biblio Discovery — Demo Discovery Service

4 hasil untuk "Muhammad Reza Winata"

Menampilkan 1–4 · 0,30 detik · RSS

  1. Artikel Jurnal

    Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah

    Muhammad Reza Winata

    Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4 · 2018 · Indonesia · DOAJ

    Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah. Artikel ini hendak menemukan perkembangan politik hukum dan…

  2. Artikel Jurnal

    Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

    Pan Mohamad Faiz; Muhammad Reza Winata

    Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3 · 2019 · Indonesia · DOAJ Scopus

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak…

  3. Artikel Jurnal

    Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga

    Muhammad Reza Winata; Intan Permata Putri

    Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4 · 2019 · Indonesia · DOAJ Scopus

    Jaminan konstitusi terkait hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang…

  4. Artikel Jurnal

    Characteristic and Legality of Non-Litigation Regulatory Dispute Resolution Based on Constitutional Interpretation

    Muhammad Reza Winata; Zaka Firma Aditya

    Brawijaya Law Journal, Vol. 6 No. 2 · 2019 · Inggris · DOAJ Scopus

    Hyper-regulation and disharmonization of regulations is a serious challenge in Indonesia. Ministry of Law and Human Right make a breakthrough stipulates regulation on Regulatory Dispute Resolution through Non-litigation. This mechanism is unique because commonly alternative dispute resolution (ADR)…