673 results
Showing 1–20 · 0.15 seconds · RSS
Jurnal Konstitusi
Scopus
ISSN 1829-7706 · The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia · 673 articles in the index
-
Journal Article
Melampaui Stigma: Tantangan Legalisasi dan Reklasifikasi Ganja Medis di Indonesia
Penelitian ini mengkaji tantangan hukum legalisasi ganja medis di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengenai akses ganja medis bagi anak dengan cerebral palsy. Tujuannya adalah menilai pelarangan ganja medis dari perspektif hak konstitusional atas pelayanan kesehatan…
-
Journal Article
Konstitusionalitas BPI Danantara: Studi Komparatif Model Sovereign Wealth Fund di ASEAN
Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menimbulkan persoalan konstitusional mengenai efisiensi investasi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini menilai konstitusionalitas dan merumuskan desain kelembagaan Danantara melalui perbandingan dengan Temasek Holdings…
-
Journal Article
Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara keterbatasan kewenangan MK dalam memeriksa PHPU dan kebutuhan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan muncul ketika pelanggaran pada tahapan pemilu tidak dapat dijangkau melalui konstruksi kewenangan yang berorientasi pada hasil, meskipun…
-
Journal Article
Konstitusionalitas Kualifikasi Hukum dalam Rekrutmen Bawaslu untuk Kewenangan Quasi-Peradilan
Pelaksanaan kewenangan quasi-peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpotensi menimbulkan problematika konstitusional karena Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) belum mengatur kualifikasi hukum bagi anggota yang menjalankan fungsi…
-
Journal Article
Open Legal Policy Shifts and Electoral Reform: Indonesia’s Parliamentary Threshold Decision
Although the Constitutional Court decision is final and binding, the Court has revised its constitutional interpretation in several judicial reviews of the Election Law, including Decision 116/PUU-XXI/2023 on the parliamentary threshold. In previous rulings, the Court treated the 4% threshold as an…
-
Journal Article
Membatasi Intervensi Pengadilan: Reformulasi UndangUndang Arbitrase Pascaputusan Mahkamah Konstitusi
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, batas intervensi pengadilan dalam pelaksanaannya di Indonesia belum diatur secara tegas. Artikel ini mengkaji standar konstitusional kepastian hukum dalam pembatalan, pengakuan, eksekuatur, dan pelaksanaan putusan arbitrase serta merumuskan…
-
Journal Article
The Convergence of Human Rights and Economic Policy in Constitutional Court Jurisprudence
This article examines the constitutional convergence of human rights and economic policy under Indonesia’s 1945 Constitution and how the Indonesian Constitutional Court (the Court) reconciles tensions between them. Their constitutional entrenchment, particularly under Article 33, places economic…
-
Journal Article
Hermeneutika Konstitusionalisme Pancasila: Konstruksi Yudisial Relasi Negara-Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Relasi negara-agama di Indonesia merupakan isu konstitusional fundamental yang ditandai oleh ketegangan antara nilai-nilai transendental dan jaminan kebebasan beragama. Artikel ini menganalisis desain konstitusional relasi negara-agama berdasarkan UUD 1945, menelaah yurisprudensi Mahkamah…
-
Journal Article
Heroic Dissent: The 2024 Presidential Election Result Dispute at the Constitutional Court
This article analyzes dissenting opinions in Constitutional Court Decisions Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 from the perspective of judicial heroism. It examines the extent to which the opinions of Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, and Arief Hidayat contain elements of…
-
Journal Article
Dari Pengampuan ke Supported Decision-Making: Reformasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia
Penelitian ini mengkaji dan mengusulkan konsep supported decision making pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai kerangka pembaruan kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi hukum pengampuan orang dewasa…
-
Journal Article
Gagasan Penerapan Purcell Principle Dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum
Artikel ini membahas Purcell Principle, sebuah topik yang masih jarang mendapat perhatian akademisi hukum tata negara dan ilmu politik Indonesia, meskipun relevansinya sangat kuat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berasal dari perkara Purcell vs Gonzalez di Amerika Serikat, prinsip ini menuntut…
-
Journal Article
Ambivalensi Penerapan Purcell Principle dalam Pengujian Konstitusionalitas Aturan Pemilu di Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan berdekatan dengan tahapan krusial pemilihan umum menciptakan ambivalensi dan inkonsistensi penerapan asas keberlakuan putusan jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menerapkan penundaan (prospective overruling)…
-
Journal Article
Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System
This article examines the constitutional debate between Hans Kelsen and Carl Schmitt during the Weimar Republic concerning the proper institution to serve as the guardian of the Constitution, as well as its relevance to Indonesia. Employing historical and statutory approaches, the study…
-
Journal Article
Kepastian Hukum Pengaturan Mengenai Kewenangan Penetapan Kerugian Negara di Indonesia
Penetapan kerugian negara merupakan tahapan penting untuk menilai besarnya kerugian yang dialami negara, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pengaturan mengenai kewenangan penetapan…
-
Journal Article
Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden…
-
Journal Article
The Dynamics of the Constitutional Court’s Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024
According to the Constitutional Court’s case law, petitions concerning disputes over presidential election results fall into two categories: quantitative petitions, which relate to vote-counting results, and qualitative petitions, which concern alleged procedural violations or irregularities in the…
-
Journal Article
Urgensi Transformasi Digital dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum yang Bermartabat
Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) hadir sebagai upaya untuk merespons tantangan yang terus berkembang dalam ruang demokrasi Indonesia. Mekanisme konvensional yang selama ini menopang pemilu seringkali menimbulkan beban teknis dan risiko yang mempengaruhi ketepatan…
-
Journal Article
Dissenting Opinion sebagai Manifestasi Hukum Progresif dalam Menjaga Integritas Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan presiden tahun 2024 yang memuat dissenting opinion menunjukkan pentingnya mempertautkan keadilan substantif dengan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif…
-
Journal Article
Menjaga Independensi Hakim Konstitusi: Studi Komparasi Mekanisme Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan
Kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya oleh DPR selaku lembaga pengusulnya adalah bentuk politisasi yudisial yang mengancam independensi personal hakim konstitusi. DPR memanfaatkan celah hukum ketiadaan pengaturan masa jabatan dan teknis mekanisme pengisian jabatan hakim…
-
Journal Article
Administrative Silence in Indonesia: Negative or Positive Legal Fiction?
The Government Administration Act introduced the positive legal-fiction model, apparently to replace the negative legal-fiction model under the State Administrative Courts Act. However, this regulatory choice has generated legal controversy because it did not fully achieve that objective. As a…