252 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,50 detik · RSS
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
ISSN 1978-2292 · Badan Strategi Kebijakan Hukum · 252 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal
Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat
Artikel ini mengkaji bagaimana disharmoni normatif antara Pasal 9 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melahirkan ketidakpastian hukum yang sistemik bagi para pelaku usaha industri musik komersial di Indonesia khususnya promotor konser, penyelenggara acara, dan pelaku…
-
Artikel Jurnal
Perlindungan Hukum Terhadap Distorsi Orisinalitas Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Jaran Kencak Lumajang
Dalam dinamika perkembangan zaman, Ekspresi Budaya Tradisional sering kali mengalami distorsi berupa pergeseran nilai dan identitas budaya akibat modifikasi yang mencampurkan unsur-unsur budaya modern di dalamnya. Kesenian Jaran Kencak di Lumajang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang…
-
Artikel Jurnal
Under-Enforcement of Corporate Criminal Liability: Indonesia’s Normative Commitment and Systemic Impunity
Corporate criminal liability has been progressively recognised in Indonesia through sectoral legislation, procedural regulations, and the new Criminal Code, indicating a strong formal commitment to hold corporations accountable for corruption and other economic crimes. In practice, however…
-
Artikel Jurnal
Perluasan dan Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Indonesia
Inkonsistensi mendasar penerapan asas ne bis in idem antara peraturan tertulis dan praktik yudisial, baik pada sengketa litigasi maupun non-litigasi, berisiko menimbulkan penuntutan berulang yang mencederai jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis perluasan asas tersebut dalam kerangka…
-
Artikel Jurnal
Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law Through International Legal Comparison
Indonesia faces significant challenges in narcotics control, particularly in balancing punitive enforcement with rehabilitation mechanisms. This study adopts a normative legal research approach to compare Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics with the 1988 United Nations Convention Against…
-
Artikel Jurnal
Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Eksekusi Fidusia Royalti Melalui Perspektif Filsafat Justin Hughes
Kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia membuka peluang penggunaan hak cipta, khususnya royalti, sebagai objek jaminan fidusia. Pada praktiknya, terdapat persoalan yuridis karena adanya potensi pelanggaran hak moral pencipta yang bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan meskipun royalti dieksekusi…
-
Artikel Jurnal
Desain Undang-Undang Khusus Kekayaan Intelektual Komunal untuk Perlindungan Masyarakat Tradisional
Pengaturan tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia menyebar di banyak jenis peraturan perundang-undangan, tidak berdiri sendiri dalam satu undang-undang khusus yang komprehensif. Terfragmentasinya regulasi ini dapat berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat…
-
Artikel Jurnal
Preventing Abuse of Trademark Registration Through Speculative Filings in Indonesia
The practice of blocking and speculative trademark applications exploits administrative gaps in the first-to-file system to secure advantages without genuine commercial intent. This article employs statutory, conceptual, case-law, and comparative doctrinal approaches. Drawing on the jurisprudence…
-
Artikel Jurnal
Kerja Sama Kawasan Asia Tenggara Menghadapi Perdagangan Orang dan Penipuan Online
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dibalik tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, bagaimana jaringan kejahatan bekerja lintas kawasan ASEAN memanfaatkan celah hukum dan regulasi untuk melakukan penipuan online, perdagangan manusia, pemerasan hingga…
-
Artikel Jurnal
Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan
Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam penerapan restorative justice bagi pelaku dewasa. Secara normatif, Litmas telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Surat…
-
Artikel Jurnal
Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office
This study explores the enforcement of administrative immigration measures in response to residence permit violations committed by foreign nationals. Using a qualitative case study approach, it examines how such violations are managed by immigration authorities, focusing on enforcement patterns…
-
Artikel Jurnal
The Nexus of FTFs Counterterrorism Strategy, Immigration Control, and Border Security Through Indonesia's Migration Policy
This study employs a single case study to build an initial understanding of a case or an evaluation of a fatal attack by Uzbekistan detainees affiliated with a terrorist group to the immigration office at the North Jakarta Immigration Office. This work aims to design a counterterrorism strategy…
-
Artikel Jurnal
SPPN at the Crossroads of Rehabilitation: A CIPP–TPB Analysis of Behavioral Change at Kendal Class IIA Correctional Institution
Indonesia’s correctional paradigm has shifted from retribution to rehabilitation, placing behavioral change and social reintegration at the center of prison programming. The Inmate Development Assessment System (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana - SPPN) is mandated to appraise inmates’ progress…
-
Artikel Jurnal
Peran Strategis Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Waralaba untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum Para Pihak
Perjanjian waralaba memainkan peranan penting dalam kemajuan bisnis waralaba di Indonesia. Meski demikian, perjanjian tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran serta memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena hanya dibuat secara di bawah tangan. Dalam regulasi yang ada, perjanjian…
-
Artikel Jurnal
Reconciling Presumption of Innocence and Trial Attendance through Electronic Monitoring
This study offers a normative reconstruction of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to explicitly regulate electronic monitoring devices as the least restrictive alternative to conventional detention, ensuring defendants’ presence in court while upholding the presumption of innocence…
-
Artikel Jurnal
Institutional Model of The National Legislative Body: Smart Regulations and Regulatory Guillotine as Solutions to Hyper-Regulation in Indonesia
This study aims to analyze the institutional design of regulatory management bodies in various countries and assess their applicability to the Indonesian context, particularly in overcoming hyper-regulation and regulatory disharmony. The study formulates strategic recommendations to establish a…
-
Artikel Jurnal
Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung
Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran…
-
Artikel Jurnal
Improving Passport Access for Vulnerable Groups: A User Acceptance Analysis of the SIAP RAMAH Application
This study explores the implementation of the SIAP RAMAH (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) application, a human rights-based passport service management system developed by the Blitar Immigration Office in Indonesia. The objective was to assess user acceptance of this digital innovation using the…
-
Artikel Jurnal
Human Potential in Motion: An Empowerment Approach to Productive Growth in Correctional Institutions
This study explores the empowerment strategies implemented at the Garut Class IIA Correctional Institution to activate inmates human potential, enhance productivity, and strengthen readiness for social reintegration. The research was conducted to address challenges such as low post-release…
-
Artikel Jurnal
Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris
Dibalik kemajuan medis dalam transplantasi organ tubuh manusia, tersembunyi realitas kelam: perdagangan organ ilegal, pemalsuan identitas pendonor, dan eksploitasi pihak yang rentan. Tanpa pengawasan ketat, praktik ini dapat berujung pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Akta…