65 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,68 detik · RSS
Lex Librum
ISSN 2407-3849 · Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang · 65 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal
PERANAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA
Wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. UNCLOS 1982 telah memberikan hak bagi negara pantai/kepulauan untuk menentukan zona maritim yang terdiri dari perairan pedalaman, peraian kepulaun, laut teritorial, ZEE, dan landas kontinennya. Di zona maritim tersebut negara dapat…
-
Artikel Jurnal
Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia
Lingkungan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masalah lingkungan semakin…
-
Artikel Jurnal
Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya
Abstrak: Realitanya, terhadap Debitur yang akan dijatuhkan putusan pailit, sering kali menghindari akbiat hukum dari putusan tersebut dengan cara mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan tujuan agar Kreditur tidak secara penuh mendapatkan hak-hak nya kembali. Oleh karenanya, dalam…
-
Artikel Jurnal
Analisis Hukum Perjanjian Kerja sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia
Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Hal inilah kemudian yang…
-
Artikel Jurnal
Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat
Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) semestinya secara filosofi mampu membawa negara Indonesia menuju kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan baik bagi rakyat, serta menjadi dasar-dasar hukum pertanahan nasional yang holistik dan memberikan kepastian…
-
Artikel Jurnal
Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya
Faktor-faktor yang menyebabkan anak Indonesia terutama yang tinggal di kota Palembang terkategori anak jalanan, pengemis dan gelandangan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. anak jalanan, pengemis dan gelandangan mempunyai kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, mempunyai cacat tubuh…
-
Artikel Jurnal
Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh…
-
Artikel Jurnal
Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengatur urusan rumah tangganya pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang bercorak…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bank Garansi (Studi Kasus Pada Bank Danamon Tbk Cabang Karawang)
Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang termasuk dalam perjanjian penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KuHPerdata, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya…
-
Artikel Jurnal
Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) Sebagai Dasar Contract Perdagangan Internasional
Kajian terhadap permasalahan prinsip itikad baik dan transaksi jujur tersebut dianggap cukup penting sebagai bahan pemikiran bagi pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum (law reform) pada abad XXI, khususnya yang menyangkut hukum komersial harus dilakukan melalui studi komparatif, mengingat akibat…
-
Artikel Jurnal
Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan alam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan Perlindungan anak…
-
Artikel Jurnal
Analisa Yuridis Atas Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Admnistrasi di Bidang Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009
Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan atau dikenal dengan sunset policy,bertujuan menarik wajib pajak membayar pajak, guna mengejar target pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.294.3 trilliun, selain itu pemerintah merencanakan ke-…
-
Artikel Jurnal
Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017
Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak…
-
Artikel Jurnal
Pelaksanaan Outsourcing di PT. ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PALSTIK
Dewasa ini iklim ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai dengan maraknya aksi-aski demonstrasi oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja/serikat Buruh. Isu-isu yang mereka sampaikan sangat beragam yang salah satu nya adalah permintaan untuk menghapus sistem kerja Outsourcing/alih daya…
-
Artikel Jurnal
Pendaftaran Tanah Adat untuk Mendapat Kepastian Hukum Di Kabupaten Kepahiang
Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan perintah dari Pasal 33 ayat (3) Undan Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang pendaftaran tanah adat dengan tujuan…
-
Artikel Jurnal
Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional
Negara merupakan subjek paling penting dalam hukum internasional. Kedaulatan merupakan aspek terpenting dari negara. Secara sederhana kedaulatan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan hukum nasional dalam wilayah teritorialnya. Namun dalam perkembangannya kedaulatan negara mengalami…
-
Artikel Jurnal
Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek…
-
Artikel Jurnal
Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai suatu sosok masyarakat yang pluralistik yang memiliki banyak kemajemukkan dan keberagaman dalam hal agama, tradisi, keseneian, kebudayaan, cara hidup dan pandangan nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. pada suatu sisi pluralistik dalam…
-
Artikel Jurnal
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Batam
Abstrak: Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Kota Batam dilakukan melalui jalur mediasi adalah merupakan salah satu pilihan penyelesaian per-masalahan yang dilakukan melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Dengan adanya Undang-Undang…
-
Artikel Jurnal
Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Substantif
Hukum sebagai moral sosial pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosiai yang berkembang di dalam suatu masyarakat dan menjadi cerminan solidaritas. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan Jari bagaimana menyelesaikan perkara tersebut, dan metode penalaran yang digunakan apakah menggunakan…