41 results
Showing 1–20 · 0.16 seconds · RSS
Jurnal Hukum Inkracht
ISSN 2407-7844 · Universitas Borobudur · 41 articles in the index
-
Journal Article
Reform of Indonesian Civil Law Codification through a Comparative Analysis of the Netherlands and Belgium
The codification of civil law is the main foundation of the private law system in the civil law tradition. However, Indonesian civil law still relies on the Civil Code (KUHPerdata), which adopted the Dutch Burgerlijk Wetboek of 1838, and is therefore considered increasingly inadequate in responding…
-
Journal Article
Overlapping Income Tax and VAT on Crypto Investments: An Analysis of Legal Uncertainty Risks
The rapid expansion of crypto assets as investment instruments has generated significant challenges for existing tax frameworks, particularly where traditional tax concepts are applied to digital economic activities without adequate doctrinal adaptation. This study aims to analyze the legal…
-
Journal Article
When Customary and State Law Collide: A Land Conflict in Jambi
This study critically examines the legal challenges emerging from the concurrent application of Indonesian national law and traditional adat (customary) systems to a contemporary land dispute. The dispute involves the Indigenous Anak Dalam community of Jambi and a state-owned plantation company…
-
Journal Article
Retrospective of the Role of the Judicial Commission in Monitoring the Performance of Judges: Optimizing Public Information Disclosure and Restrengthening the Integrity of Judges
This research aims to reflect on the role of the Judicial Commission in supervising the performance of judges in Indonesia, with a focus on optimizing public information disclosure and strengthening the integrity of judges. Based on a survey in 2023, the level of public satisfaction with the…
-
Journal Article
Legal Reconstruction of The Arrangement of Land Rights After The Flood Disaster Based on Progressive Law and Agrarian Justice
Flood disasters not only cause physical and social damage, but also raise agrarian law problems, especially related to the arrangement of land rights of affected communities. The loss of land boundaries, the destruction of rights objects, and the disappearance of ownership documents cause legal…
-
Journal Article
The Reformulation of the Principle of Legality in the Rejection of HGB Extension: A Legal Analysis of Land Office Discretion Following the 2024 PTUN Rulings
In the second half of 2024, rejections of Building Use Rights (HGB) extension applications by the Land Office rose by 37%, mainly due to the use of discretionary authority without clear parameters. This lack of clarity undermines legal certainty, as guaranteed by Article 1(3) of the 1945…
-
Journal Article
Bankruptcy Without Insolvency: The Illusion of Collectivity and a Normative Void in Indonesian Bankruptcy Law
Bankruptcy law is normatively designed as a collective mechanism for addressing a debtor’s structural financial failure. Indonesian bankruptcy law, however, presents a fundamental paradox: bankruptcy may be declared without a substantive insolvency test. This article examines that normative void by…
-
Journal Article
Collaborative Maritime Surveillance Strategy for Rohingya Refugees in Indonesia: Reconciling Human Security and State Sovereignty
The arrival of Rohingya refugees in Indonesian waters has generated complex legal and policy challenges involving the protection of human rights and the preservation of state sovereignty. This article examines the extent to which Indonesia’s existing refugee governance framework, particularly…
-
Journal Article
Bridging Norms and Reality: Protection of Reproductive Rights and Occupational Health for Female Workers
The protection of reproductive rights and occupational health for female workers constitutes an inseparable component of the principles of justice and gender equality in the workplace. Normatively, rights related to menstrual leave, pregnancy, maternity leave, and breastfeeding have been regulated…
-
Journal Article
Government Discretion in Declaring a National Disaster: Implementation of Law No. 24 of 2007 in the Case of the Disaster in Sumatra
This study examines the declaration of national disaster status as an exercise of state discretion in disaster management policy in Indonesia, by analyzing the implementation of Law No. 24 of 2007 in disaster cases across the Sumatra region. The research problem stems from the failure to declare…
-
Journal Article
A “One-Stop” Policy System for the Deployment and Supervision of Migrant Workers to Ensure Social Security Coverage
The present research aims to analyze how the “One-Stop” Policy System for the Deployment and Supervision of Migrant Workers to Ensure Social Security Coverage can be operationalized as an integrated institutional framework that addresses these vulnerabilities. Employing a normative legal method…
-
Journal Article
Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memenuhi standar mutu pelayanan yang diakui secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum sertifikasi akreditasi rumah sakit…
-
Journal Article
Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Melalui Pembatasan Dominasi Modal Ventura Asing pada Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi (Startup)
Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) di Indonesia. Ekosistem digital ini tumbuh pesat dan mampu menarik perhatian investor internasional, terutama perusahaan modal ventura asing. Namun, dominasi modal asing pada startup menimbulkan…
-
Journal Article
Model Kelembagaan Asesmen Untuk Tujuan Rehabilitasi Korban Narkotika Yang Berkepastian Hukum Dan Berkeadilan
Penelitian ini mengkaji model kelembagaan asesmen terpadu bagi pengguna narkotika dalam rangka rehabilitasi dengan menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Latar belakangnya adalah meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang mayoritas merupakan pengguna narkotika, padahal peraturan…
-
Journal Article
Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Terbukti Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa yang terbukti tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian difokuskan pada analisis atas asas praduga tak bersalah, prinsip negara hukum, serta kewajiban konstitusional negara…
-
Journal Article
Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan publik pada institusi penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya…
-
Journal Article
Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa yang Terbukti Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Tindak Pidana
Penelitian ini membahas penggunaan justice collaborator sebagai alternatif strategis dalam mengungkap kejahatan narkotika di Indonesia yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) dan terorganisir lintas negara. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya angka penyalahgunaan dan…
-
Journal Article
Pembatalan Merek yang Sama atau Serupa dengan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan dan mekanisme pembatalan merek terdaftar di Indonesia dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan fokus studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020. Permasalahan utama…
-
Journal Article
Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi
Tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia semakin masif dan meluas, termasuk melibatkan korporasi (baik BUMN maupun swasta), yang dibuktikan dengan data KPK tahun 2014-2023 di mana swasta dan korporasi menempati urutan kedua sebagai pelaku TPK. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum…
-
Journal Article
Hubungan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Akta Jual Beli Tanah
Penelitian ini membahas kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah serta hubungan hukum antara kedua instrumen tersebut dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. PPJB sering digunakan dalam praktik sebagai perjanjian pendahuluan ketika syarat-syarat…