48 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,13 detik · RSS
Jurnal Ius Constituendum
ISSN 2541-2345 · Magister Hukum Universitas Semarang · 48 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal
TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Tujuan penelitian ini…
-
Artikel Jurnal
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO)
Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan…
-
Artikel Jurnal
REPOSISI PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN SUATU TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS.PHI/2017
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat berdampak pada timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi hampir di semua sektor. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan yang…
-
Artikel Jurnal
PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang di amahkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan…
-
Artikel Jurnal
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat…
-
Artikel Jurnal
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbil dalam pelksanaan penggunaan jasa debt collector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam pelaksanan eksekusi jaminan Fidusia. yang telah disebutkan…
-
Artikel Jurnal
KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat…
-
Artikel Jurnal
POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum menyangkut sebuah cita-cita atau harapan, maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. Urgensi keberadaan…
-
Artikel Jurnal
PENGISIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2018 SUATU KAJIAN PERKARA NO.54/G/2018/PTUN.SMG
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak berdasarkan perda No 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan menganalisis ketentuan yang ideal atas pengisian perangkat desa dalam kajian perkara…
-
Artikel Jurnal
KEDUDUKAN LEGAL OFFICER KSP. RODA SEJAHTERA DALAM MENJAMIN AKTIVITAS PERUSAHAAN SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
Peran dan fungsi Legal Officer dalam pengelolaan manajemen koperasi sangatlah penting dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama secara efektif dan efisien, karena koperasi sebagai bentuk usaha bersama juga harus melakukan fungsi-fungsi manajemen. Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam…
-
Artikel Jurnal
PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pertama, bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Cupak, kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok kedua, bagaimakah peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam peningkatan kesejahteran masyarakat Nagari…
-
Artikel Jurnal
KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adannya Undang – Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak - anak hasil perkawinan campuran. Undang – Undang ini…
-
Artikel Jurnal
KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan…
-
Artikel Jurnal
POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA
Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan…
-
Artikel Jurnal
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
ABSTRAK Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman…
-
Artikel Jurnal
KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN NO. 200/PDT.G/2008/PN.SMG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
ABSTRAK Tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice” membahas putusan No. 200/Pdt.G/2008/PN.SMG dimana antara penggugat dan tergugat I, II, dan III para pihak mengambil jalan untuk…
-
Artikel Jurnal
KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN
Environmental problems can NOT be released from the arrangement of space problems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City…
-
Artikel Jurnal
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG – UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan kebijakan pengupahan, salah satunya adalah penentuan upah minimum yang…
-
Artikel Jurnal
MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA
Abstraksi Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu kasus kejahatan dalam berumah tangga. Kekerasan Dalam…
-
Artikel Jurnal
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH
Phenomenon that happened [at] banking [of] Moslem law during the time sometime not or not yet touched from principles of Moslem law banking, good in context al-bai' (merchant), al-Ijarah (renting), al-Musyarakah (corporation), al-Mudharabah (sharing holder), Ar-Rahn (the mortage), alqard…