137 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,10 detik · RSS
Yurispruden
ISSN 2614-3852 · Faculty of Law Universitas Islam Malang · 137 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal
Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Rusia Atas Hak-Hak Kelompok LGBT dengan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
Salah satu pelanggaran HAM di Negara Rusia ialah perampasan hak-hak dan perlakuan diskriminasi. Sebagai negara berdaulat yang meratifikasi ketentuan internasional di bidang perlindungan HAM, Rusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Rusia terhadap hak…
-
Artikel Jurnal
Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara
Perencanaan pembangunan nasional merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, sistem perencanaan yang ada saat ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka pembangunan yang lebih konsisten dengan…
-
Artikel Jurnal
Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Online Fraud dalam E-Commerce: Peran Kebijakan Internasional
Tindak pidana online fraud menimbulkan berbagai kerugian pada pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan peran kebijakan internasional terhadap perlindungan…
-
Artikel Jurnal
Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan hak waris, namun tidak sedikit menimbulkan sengketa, sehingga dibutuhkan peran Notaris dalam pembuatan akta waris untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan…
-
Artikel Jurnal
Implementation of The Auction Execution of Mortgage Objects (Case Study at the State Asset and Auction Service Office of Malang)
Lelang eksekusi objek hak tanggungan dalam konsep parate eksekusi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang tidak selamanya berjalan sempurna karena disebabkan oleh debitur tidak kooperatif, sehingga menghambat proses lelang. Urgensi penelitian ini bagaimana kepastian…
-
Artikel Jurnal
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 (terhadap Hak Asasi Manusia dan Sistem Demokrasi di Indonesia)
Penetapan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden memicu perdebatan karena membatasi partisipasi generasi muda. Hal ini tentunya membawa dampak Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap HAM dan sistem demokrasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan meneliti dampak…
-
Artikel Jurnal
Legal Issues Concerning Surrogacy in Uganda: Taking a Leap from the United Kingdomd
The practice of surrogacy in Uganda has several legal issues and implications. Therefore, this study aims to analyze the legal issues and implications related to surrogacy in Uganda and make comparisons with the United Kingdom. In this case, the study was conducted using a doctrinal research…
-
Artikel Jurnal
Perlindungan dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Fleksibilitas Ekonomi Gig di Indonesia
Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah melahirkan model kerja fleksibel yang dikenal sebagai ekonomi gig. Di Indonesia, sistem ini menawarkan kemudahan dalam dinamika kerja, namun juga memunculkan kerentanan bagi pekerjanya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode studi…
-
Artikel Jurnal
Natural Justice, Procedural Justice, and the Judge’s Role in the Pancasila-Based Rule of Law
This paper explores the relationship between natural justice and procedural justice, as well as its implications for the role of judges within the Pancasila-based rule of law. Procedural justice is often misconstrued as mere compliance with formal rules, even though it essentially represents an…
-
Artikel Jurnal
Analisis Perubahan Pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap Ambang Batas Presiden
Presidential Threshold merupakan isu ketatanegaraan yang terus menjadi perdebatan dalam sistem demokrasi Indonesia karena dianggap mencederai prinsip keadilan elektoral dan mempersempit pilihan rakyat dalam pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menerima permohonan…
-
Artikel Jurnal
Dual-Track Model for Resolving Disputes Over Late Payment of Soccer Players' Salaries (Study of Labor Law and FIFA Regulations)
Kasus keterlambatan pembayaran gaji oleh klub sepak bola kepada pemain sepak bola profesional sering memunculkan kebingungan mengenai forum hukum yang harus dipilih, yaitu apakah penyelesaian harus ditempuh dengan hukum ketenagakerjaan atau regulasi FIFA. Penelitian ini bertujuan merumuskan model…
-
Artikel Jurnal
Konstitusionalitas Kebijakan Asuransi Kesehatan Menteri Pensiunan Berdasarkan Keadilan Sosial dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Kebijakan jaminan kesehatan bagi purnatugas menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 menimbulkan polemik terkait keadilan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip…
-
Artikel Jurnal
Reform of the Death Penalty Regulations in the New Criminal Code: A Comparative Study of Three Abolitionist Countries
The reform of capital punishment in the New Criminal Code introduces a conditional death penalty mechanism that marks a change in Indonesia's approach to punishment, while raising questions about its compatibility with the principle of the right to life and the development of international human…
-
Artikel Jurnal
Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis
Dalam perjanjian bisnis konvensional maupun berbasis syariah, jaminan memiliki fungsi yang berbeda bagi para pihak. Bagi debitur, jaminan meningkatkan kapasitas untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Bagi kreditur, jaminan menumbuhkan keyakinan bahwa debitur akan menyelesaikan kewajibannya…
-
Artikel Jurnal
PHK Pekerja/Buruh di Indonesia Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial, khususnya PHK karena alasan pelanggaran bersifat mendesak setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Ketetapan tersebut mengindikasikan bukti gagalnya peran negara untuk memberikan perlindungan, jaminan dan tanggung jawab atas…
-
Artikel Jurnal
Potensi, Implikasi dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Republik Indonesia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki kesamaan kewenangan sebagai penyelidik. Dalam hal ini tentunya harus terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, mengingat kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat lemah untuk menjalankan kewenangannya karena belum…
-
Artikel Jurnal
The High Rate of Divorce Amid The Covid-19 Pandemic: An Legal Empiric Observation
Divorce happens due to continuous disputes and fights due to economic reasons. This research aims to analyze the factors causing the increasing rate of divorce as well as its main causes amid the pandemic in Ternate City. This paper employed the normative juridical method which is a literary study…
-
Artikel Jurnal
Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia: Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark
Pemerintah Indonesia memberikan layanan publik melalui sistem e-government yang dilakukan melalui jaringan situs web, aplikasi, atau media sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor-kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Upaya Indonesia…
-
Artikel Jurnal
Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Terbitnya Perppu CK memunculkan banyak pro-kontra dari berbagai kalangan tokoh. Penelitian ingin mengetahui seberapa besar pro-kontra yang terjadi atas diberlakukannya Perppu CK dan kesesuaian antara fenomena aktual dengan fenomena ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis…
-
Artikel Jurnal
Personal Data Protection Vulnerabilities In Cybercrime Sniffing Bank Account Break-Ins
Cybercrime, particularly Sniffing, poses a hazard in the digital age since attackers illegally breach customers' data, resulting in losses and widespread concern. This study aimed to clarify the legal protections available to victims of sniffing cybercrimes and the banks' obligations to their…