104 results
Showing 1–20 · 0.08 seconds · RSS
Journal Presumption of Law
ISSN 2656-7725 · Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka · 104 articles in the index
-
Journal Article
IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTA MEDAN
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum konvensional seringkali tidak mampu menyelesaikan dampak psikososial yang ditimbulkan, sehingga pendekatan Restorative Justice (RJ)…
-
Journal Article
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND
Kebijakan kenaikan pajak daerah di Indonesia memunculkan dinamika sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun di sisi lain, kenaikan tarif pajak daerah kerap…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON
Perkembangan gig economy telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, berbasis tugas, dan tidak selalu terikat pada hubungan kerja konvensional. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memberikan peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum…
-
Journal Article
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Sistem e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan strategi penegakan HKI di era digital dengan…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN KULINER TRADISIONAL INDONESIA (RENDANG) BERDASARKAN ASPEK PERDAGANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TRIPS)
Pengetahuan tradisional di bidang kuliner merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung nilai budaya, sosial, serta ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud pengetahuan tradisional kuliner tersebut adalah rendang, yang berasal dari tradisi masyarakat…
-
Journal Article
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)
Penyebarluasan berita bohong (hoaks) di sosial media telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Kajian ini adalah guna melakukan analisis yang mendalam soal pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita hoax dan mengkaji upaya penegakan…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA GIG ECONOMY
Perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era gig economy menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan fleksibel dan kontrak, pekerja lepas menghadapi tantangan signifikan terkait hak dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan…
-
Journal Article
EKSISTENSI HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI : PENGARUH MODERNISASI TERHADAP ADAT ROBO’-ROBO’ BAGI MASYARAKAT MEMPAWAH
Hukum adat, sebagai hukum yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat, mencerminkan budaya dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun kemajuan peradaban dan teknologi modern dapat mengancam keberadaannya, hukum adat masih eksis dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Penelitian…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
Konflik bersenjata internasional yang terjadi di dunia telah memanfaatkan dan berdampak buruk pada anak. Bukan hanya menjadi korban, tetapi anak juga dimanfaatkan dalam angkatan bersenjata, yang tentu saja melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji bagaimana…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA
Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu…
-
Journal Article
PENGATURAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL
Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Tujuan penulisan adalah untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan terhadap maraknya kasus penyalahgunaan senjata api di kalangan sipil, serta lemahnya…
-
Journal Article
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG
Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri…
-
Journal Article
ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN PAJAK KARBON DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI HIJAU DI JAWA TENGAH
Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu…
-
Journal Article
EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH
Sistem peradilan adat di Aceh memiliki karakteristik khas yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya melalui penerapan sanksi adat bertingkat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berbeda dari pendekatan hukum formal yang bersifat retributif…
-
Journal Article
ASPEK VIKTIMOLOGI GANDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI-KORBAN SEKUNDER KDRT DI INDONESIA
Artikel ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam perspektif viktimologi modern dapat dikategorikan sebagai korban sekunder. Meskipun anak tidak menjadi target kekerasan secara langsung, dampak psikologis dan emosional…
-
Journal Article
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA WILLOW PROJECT YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN
Willow Project merupakan proyek eksplorasi minyak yang dikembangkan oleh ConocoPhillips di Alaska dan telah memicu kontroversi global terkait dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai produk hukum dan literatur…
-
Journal Article
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG
Banjir rob adalah fenomena berulang di Kota Semarang yang diakibatkan oleh interaksi rumit antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia, menimbulkan dampak luas seperti kerugian materi, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan, bahkan korban jiwa. Regulasi yang ada dinilai belum optimal karena…
-
Journal Article
CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA.
Kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus perundungan siber bentuk kekerasan digital yang menyerang psikologis korban secara berulang, anonim, dan tanpa batas ruang. Fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, terutama pada anak…
-
Journal Article
PENEGAKAN HUKUM: PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN DI PERAIRAN PESISIR INDRAMAYU
Tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan peledak sangat tidak dibenarkan, karena pemanfaatan dan pelestarian daerah bawah laut harus berbanding lurus. Luasnya wilayah laut Provinsi Jawa Barat menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut…