378 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,15 detik · RSS
IBLAM Law Review
ISSN 2775-4146 · Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM · 378 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal Teks lengkap
Achieving Data Resilience and Compliance in the Digital Era: Harmonizing the Backup 3-2-1 Strategy with Cybersecurity and Personal Data Protection Regulations in Indonesia
Transformasi digital yang semakin pesat menuntut penerapan ketahanan data sebagai komponen penting dalam keamanan siber dan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kepatuhan data melalui harmonisasi strategi backup 3-2-1 dengan kerangka regulasi pelindungan…
-
Artikel Jurnal Teks lengkap
Modern Approaches to Dispute Resolution: Ad Hoc and Institutional Mediation in Asia and Africa
Ad hoc and private institutional mediation are two forms of modern approaches to dispute resolution that are increasingly developing in Asia and Africa. These two approaches offer effective alternatives to conventional litigation systems with the advantages of flexibility, time efficiency, and…
-
Artikel Jurnal Teks lengkap
Implementasi Asas Actor Sequitur Forum Domicilii dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Mengenai Kompetensi Relatif (Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/Pn Tng)
Dalam praktik perceraian, sering ditemui pasangan yang meskipun sah secara hukum masih terikat dalam perkawinan, namun sudah hidup terpisah dan berdomisili di wilayah hukum berbeda saat gugatan diajukan. Hal ini terjadi dalam perceraian Nomor 443/Pdt.G/2024/PN.TNG, yang melibatkan penerapan asas…
Juga tersedia di: DOAJ
-
Artikel Jurnal
Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi salah satu sarana penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia karena memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian…
-
Artikel Jurnal
Putusan Sela Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Gugatan secara Keseluruhan atas Objek Sita Penagihan Utang Pajak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utang pajak. Praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan…
-
Artikel Jurnal
Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan…
-
Artikel Jurnal
Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim
Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada batu bara, menghadapi tantangan besar untuk…
-
Artikel Jurnal
Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Streaming Ilegal Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Putusan No 420/PID.SUS/2020/PNBDG
Pesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk informasi dan hiburan digital. Namun, kemajuan tersebut juga membuka celah terjadinya praktik streaming ilegal yang melanggar hukum, khususnya pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan…
-
Artikel Jurnal
Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024,Putusan No. 871/Pid.B/2024/Pn.Srg, dan Putusan No. 11-K/Pm.I-06/Al/Iv/2025)
Femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring…
-
Artikel Jurnal
Perumusan Ulang Tata Cara Penempatan Hakim Ad Hoc dalam Pembentukan Pengadilan Pidana Korupsi di Setiap Kabupaten atau Kota
Pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar…
-
Artikel Jurnal
The Affirmative Action For Women In Legislative Elections As An Effort To Embody Inclusive Regulations
This study aims to examine the concept of guaranteeing women's political rights and the importance of women's representation in the formation of inclusive regulations. Based on normative legal research, this article attempts to present doctrinal and fundamental arguments using literature review…
-
Artikel Jurnal
Sinkronisasi Hukum Pengisian Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Sejak diterbitkannya UU 5/2014 jo UU 20/2023 tentang ASN, pegawai di instansi pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penentuan jabatan dalam ASN yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Perpres 38/2020, yang mencakup Jabatan…
-
Artikel Jurnal
Mitigation of Over-Indebtedness Risk in Online Lending: A Comparative Analysis of Regulatory Frameworks in China, Malaysia, and Thailand
The rise of defaults and over-indebtedness in online lending reflects failures in credit risk management, mainly due to weak lending limitations and an imbalance between platforms and borrowers. This raises legal protection concerns for debtors, as aggressive lending practices are not based on…
-
Artikel Jurnal
Harmonisasi Pengaturan Penilaian Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan
Penelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan kewenangan penuh…
-
Artikel Jurnal
Sengketa Merek di Era Digital: Tinjauan Yuridis dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Tahun 2025
Era digital telah mengubah lanskap perdagangan global, mempermudah akses informasi namun juga meningkatkan risiko pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya penyerobotan merek (brand squatting). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal…
-
Artikel Jurnal
Freedom of Contract in Commercial Agreements: A Civil Law Analysis of Modern Business Practices
Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms…
-
Artikel Jurnal
Normative Reconstruction of Substitute PPAT Appointment Time Limits for Legal Certainty in Land Rights Transfer
This research examines the normative reconstruction of Article 28 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Officials, as amended by Government Regulation Number 24 of 2016, particularly regarding time limits for appointing a Substitute PPAT…
-
Artikel Jurnal
Closing the Justice Gap in Digital Finance Services through Online Dispute Resolution
Despite the rapid expansion of digital financial services, existing legal frameworks have not adequately addressed the widening access to justice gap in digital financial disputes. The growth of these services has expanded public access to financial products, but also created increasingly complex…
-
Artikel Jurnal
Reformasi Hukum Pajak Atas Pelaksanaan Transfer Pricing di Indonesia
Artikel ini mengkaji pelaksanaan hukum transfer pricing di Indonesia melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berfokus pada evaluasi normatif dan ideologis terhadap PMK No. 172/PMK.03/2023. Praktik transfer pricing yang semula merupakan mekanisme administratif antar…