Biblio Discovery — Demo Discovery Service

35 hasil

Menampilkan 1–20 · 0,20 detik · RSS

Jurnal

Verfassung

ISSN 2964-4623 · Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri · 35 artikel di indeks

  1. Artikel Jurnal

    Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik

    Syochibul Amar Ma'ruf

    Verfassung, Vol. 4 No. 1 · 2025 · Indonesia · DOAJ

    Keterbukaan informasi publik lahir setelah tumbangnya rezim Presiden Suharto. Isu keterbukaan informasi publik disuarakan oleh jurnalis dan aktivis lingkungan yang kesulitan mengakses informasi dari pemerintah karena alasan rahasia negara. Artikel ini membahas ketentuan dan implementasi keterbukaan…

  2. Artikel Jurnal

    Interpretasi Asas Equality Before the Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah

    Sanabilul Fahmi; Alfan Jamil Zamzami; Khamim Khamim

    Verfassung, Vol. 4 No. 1 · 2025 · Indonesia · DOAJ

    Prinsip equality before the law kiranya masih belum terlaksana dengan baik, padahal merupakan prinsip utama dalam hukum. Hal tersebut juga telah menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW sangat memegang teguh prinsip yang dimaksud ketika mengadili seseorang dari kalangan…

  3. Artikel Jurnal

    Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat

    Widhy Andrian Pratama; Halimah Endang Widyaningsih

    Verfassung, Vol. 4 No. 1 · 2025 · Indonesia · DOAJ

    Fenomena korupsi bagaikan penyakit yang merusak integritas seseorang dan sulit untuk diatasi. Meskipun semboyan antikorupsi banyak terlihat di berbagai tempat, hal itu sering kali terasa seperti hanya sekadar simbol tanpa makna. Artikel ini menerapkan pendekatan berbasis data dengan menggunakan…

  4. Artikel Jurnal

    Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024

    Rizki Faiz Sabila Rosyad; Vellani Aria

    Verfassung, Vol. 4 No. 1 · 2025 · Indonesia · DOAJ

    Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 dengan menggunakan metode socio-legal. Temuan…

  5. Artikel Jurnal

    Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

    Aditya Restu Agustin; Gita Ayu Ajeng Septianingrum; Nila Rohmatul Barokah dkk.

    Verfassung, Vol. 4 No. 1 · 2025 · Indonesia · DOAJ

    Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Putusan MK Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, permohonan yang diajukan pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di…

  6. Artikel Jurnal

    Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin

    Michelle Salma Khotom Aji; Unsa Elen Purwanti; Khamim Khamim

    Verfassung, Vol. 3 No. 1 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang…

  7. Artikel Jurnal

    Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi di Era Digital

    Muhamad Atji Firmansyah; A. Azkia Mutawakil Alallah

    Verfassung, Vol. 3 No. 2 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Di samping itu, mengulas pula peran…

  8. Artikel Jurnal

    Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia

    Addriana Della Nasution; Wianda Julita Maharani; Adam Imam Hamdana

    Verfassung, Vol. 3 No. 2 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnainya. Di…

  9. Artikel Jurnal

    Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin

    Lulus Rahayu; Nila Rohmatul Barokah; Khamim Khamim

    Verfassung, Vol. 3 No. 1 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad…

  10. Artikel Jurnal

    Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam

    Rifani Nurhidayah; Dina Salma Nor Farikhah; Fenolia Intan Saputri

    Verfassung, Vol. 3 No. 1 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era…

  11. Artikel Jurnal

    Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri

    Amalia Firnanda; Salsabella Hannisa Fahresy; Siti Anisa Rahmi Imanda

    Verfassung, Vol. 3 No. 1 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Artikel ini menggunakan socio-legal research dengan menghimpun data primer dan sekunder. Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri…

  12. Artikel Jurnal

    Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

    Rofi'ud Akbar Rahmalika; Siska Ayu Priyandita; Rizal Hidayat

    Verfassung, Vol. 3 No. 2 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalah pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memerangi kecurangan pemilu, tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi tanggung…

  13. Artikel Jurnal

    Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan

    Dina Salma Nor Farikhah; Nurul Laila; Khamim Khamim

    Verfassung, Vol. 3 No. 2 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk di perdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini…

  14. Artikel Jurnal

    Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri

    Michelle Salma Khotom Aji; Zulfa Niamul Latifa

    Verfassung, Vol. 3 No. 2 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika seseorang memang terbukti melakukan pelanggaran…

  15. Artikel Jurnal

    Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

    Hairul Jannah; Fahmi Ramadhan Firdaus

    Verfassung, Vol. 3 No. 1 · 2024 · Indonesia · DOAJ

    Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan…

  16. Artikel Jurnal

    Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik

    Ahmad Gelora Mahardika

    Verfassung, Vol. 2 No. 1 · 2023 · Indonesia · DOAJ

    Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman…

  17. Artikel Jurnal

    Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat

    Moch Choirul Rizal; Fenolia Intan Saputri; Siti Annisa Rahmi Imanda

    Verfassung, Vol. 2 No. 1 · 2023 · Indonesia · DOAJ

    Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif…

  18. Artikel Jurnal

    Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia

    Nur Lailatul Aidah; Wahyu Arsa Prilasa; Aisyah Triulfa Artanti dkk.

    Verfassung, Vol. 2 No. 1 · 2023 · Indonesia · DOAJ

    Wacana amandemen konstitusi muncul dengan usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Upaya pembatasan atas wacana tersebut perlu dilakukan agar konstitusionalitas masa jabatan presiden tetap terjaga. Menghindari adanya hambatan-hambatan yang ada yang perlu diformulasi…

  19. Artikel Jurnal

    Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024

    Abdulloh Hasyim; Sharla Shafa Salsabila Azkia

    Verfassung, Vol. 2 No. 2 · 2023 · Indonesia · DOAJ

    Kebijakan hukum mengenai partai politik di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi…

  20. Artikel Jurnal

    Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

    Agung Tri Wicaksono; Achmad Arby Nur; Sayidatul Mar’ah dkk.

    Verfassung, Vol. 2 No. 1 · 2023 · Indonesia · DOAJ

    Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis…