60 hasil
Menampilkan 1–20 · 0,12 detik · RSS
Delicti
ISSN 3030-9360 · Universitas Andalas · 60 artikel di indeks
-
Artikel Jurnal
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Drilling Dan Dampak Lingkungannya Di Kabupaten Batanghari
Illegal drilling a law enforcement problem involving not only unauthorized oil and gas exploitation but also recurring criminal activities, financier networks, enforcement limitations, and risks to environmental quality and public safety. This study aims to examine criminal law enforcement against…
-
Artikel Jurnal
Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
This study aims to compare it with several countries that reject LGBT, as well as provide an idea of the urgency of establishing special arrangements for LGBT in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with the nature of analytical descriptive research. The results of the…
-
Artikel Jurnal
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Ilegal Di Kota Batam
Perdagangan dan impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, kesehatan masyarakat, serta lingkungan. Kota Batam sebagai wilayah…
-
Artikel Jurnal
Urgensi Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana
Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Salah satu aspek yang masih diperdebatkan adalah pemenuhan kebutuhan biologis melalui bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Hingga kini, belum ada regulasi eksplisit yang mengaturnya, sehingga menimbulkan…
-
Artikel Jurnal
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh
Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar’iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya…
-
Artikel Jurnal
Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan di Bawah Sanksi Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan
Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk…
-
Artikel Jurnal
Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Restitusi merupakan hak korban yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Namun, dalam…
-
Artikel Jurnal
Peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik
Children Victims of Physical Violence are children who experience violence with pain, illness or serious injury. In Indonesia, physical violence against children is the second most common form of violence after sexual violence. However, seeing the surge in cases that continue to increase…
-
Artikel Jurnal
Judge's Considerations in Criminalizing the Crime of Plantation Without a Permit in Forest Areas: Decision No. 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg
Deforestation in Indonesia is a serious issue that has broad impacts on both environmental and legal aspects. One of the main contributing factors is the conversion of forest areas into plantation land without official permits. This act is regulated under Law Number 18 of 2013 concerning the…
-
Artikel Jurnal
Rekonstruksi Peran Judex facti dalam Perkara Narkotika
This study examines the function of judex facti exercised by the High Court in narcotics criminal cases, with a particular focus on the appellate decision Number 130/PID.SUS/2023/PT DKI involving a high-ranking law enforcement officer. Within the Indonesian legal system, the High Court is mandated…
-
Artikel Jurnal
Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Keterlanjuran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
The provision in Article 37 number 20 of the Cipta Kerja, regulates the Ultimum Remedium Principle against the continuation of oil palm plantation activities which is reflected in the insertion of Articles 110A and 110B between Article 110 and Article 111 of Law Number 18 of 2013 concerning…
Juga tersedia di: DOAJ
-
Artikel Jurnal
Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana Pencemaran Limbah B3 Oleh Korporasi Industri Kelapa Sawit Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
The Palm Oil industry produces Hazardous and Toxic Waste (B3). However, along with the development of legal regulations in Indonesia, Law Number 6 of 2023 concerning Cipta Kerja was born. This legal reform has an impact on several changes in a statutory provision, one of which is the provision…
Juga tersedia di: DOAJ
-
Artikel Jurnal
Audit Forensik sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Partai Politik : Komparisi Indonesia dan Nigeria
Indonesia's political party reporting especially during the election period is not yet accountable, transparent, and leads directly to corruption. And preventive and repressive measures to detect fraudulent reporting have not been done with the maximum on a cadre of both the political and the…
Juga tersedia di: DOAJ
-
Artikel Jurnal
Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Singapura
In Indonesia although marital rape is not specifically definedm there are laws and regulations that govern this issue. Similarly Singapore regulated rape in a broader sense. In singapore, rape is a crime for which an arrest can be made without a warrant. Under the singapore penal code prior to its…
-
Artikel Jurnal
Penerapan Hukuman Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (Khamar) Dalam Perspektif Qanun Jinayat (Studi Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe)
Sentencing disparities are not confined to general courts but are also evident within the Mahkamah Syar’iyah. Notable inconsistencies can be seen in several cases adjudicated by the Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. In Case No. 10/JN/2018/MS.Lsm, the defendant was sentenced to 20 lashes; in Case No…
-
Artikel Jurnal
Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Koba Kelas II
Anak harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah menjamin kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012…
-
Artikel Jurnal
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan diskresi diberikan untuk memudahkan aparat…